Presiden Joko Widodo, bersama jajaran menteri ekonomi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengadakan kumpul bareng membahas proyeksi perekonomian Indonesia pada 2023.

Pembicaraan selama kurang lebih 3 jam itu mereka laksanakan dalam acara bertajuk Outlook Perekonomian Indonesia 2023 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, ...

Rabu (21/12/2022). Hasil dari pembicaraan ini secara garis besar memperlihatkan pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap kuat meski ekonomi global tahun depan masih diliputi ketidakpastian. "Situasinya sangat sulit diprediksi, sulit dihitung dan teori-teori standar semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi karena semuanya sekarang ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada. Betul-betul situasi yang sangat sulit," ujar Jokowi saat membuka acara.

Simak video menarik tentang printing : https://www.youtube.com/channel/

UCemTLjGox5oh_BtvqEO8X2A

Jokowi berujar, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global itu, pemerintah kini berusaha konsisten untuk melakukan reformasi struktural pada perekonomiannya, mulai dari hilirisasi industri, mempersempit kepemilikan asing di pasar surat berharga negara, menjaga defisit fiskal di bawah 3% dengan memperkuat fungsi belanja negara agar tepat sasaran, mempertahan daya tarik investasi, hingga menjaga sinergi antara otoritas fiskal dan moneter.

"Ini lah upaya upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita menjadi lebih baik dalam angka-angka," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, di tengah tantangan perekonomian global itu, beberapa lembaga internasional telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023. Tapi proyeksi itu kata dia rata-rata masih dalam rentang 4,7-5%.

"Seperti ADB tahun 2023 mengkoreksi dari 5,4% menjadi 5%, ini khusus untuk Indonesia. OECD 5,3% sampai 4,7%, IMF dari 5,3% menjadi 5%. Namun dalam semua koreksi masih 4,7% sampai dengan 5%," ujar Airlangga pada kesempatan yang sama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, tekanan ekonomi global pada 2023 itu nantinya pasti akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang menjadi salah sumber pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Menurutnya tahun depan, Indonesia akan sulit melihat pertumbuhan ekspor di level 20-30% seperti dua tahun terkahir.

"Ekspor akan mengalami normalisasi karena baseline-nya sudah tinggi sehingga pada 2023 pertumbuhan ekspor tidak akan bertahan karena lingkungan global, tapi tidak berarti kita menyerah," katanya.

Oleh sebab itu, demi mengantisipasi permasalahan yang diakibatkan tekanan ekonomi global itu, pemerintah katanya akan terus menggencarkan diversifikasi negara tujuan ekspor. Misalnya ke India yang pertumbuhan ekonominya masih terjaga karena reformasi struktural dan kawasan Timur Tengah yang menikmati pertumbuhan karena harga minyak tengah tinggi.

Gubenur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 masih akan bisa tumbuh di kisara 4,5-5,3%. Terutama didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga, masih berlanjutnya dukungan fiskal pemerintah, investasi yang masih terus masuk hingga kinerja ekspor yang masih akan terjaga tumbuh.

"Jadi kurang lebih mendekati 5%. Persis sama yang disampaikan Menteri Keuangan, dukungan fiskal, konsumsi, investasi, di samping juga ekspor," ujarnya.

Dari sisi inflasi menurutnya juga akan kembali ke level sasaran 3 plus minus 1 persen karena upaya pengendalian harga-harga yang terus gencar dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah.

"Semester II 2023 inflasinya IHK (Indeks Harga Konsumen) akan di bawah 4%, akhir tahun depan inflasi kita perkirakan ada di sekitar 3%, IHK ya, kalau core Indonesia sudah di bawah 4% di semester I karena ada dampak base, tapi kalau IHK itu sekitar 3%," ucapnya.

Ia juga memperkirakan, nilai tukar rupiah ke depannya pada tahun itu akan kembali menguat sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia karena terjaganya keseimbangan neraca pembayaran. Dengan demikian, dia memastikan kebijakan suku bunga acuan akan bisa lebih terukur dan tidak agresif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pun optimistis industri jasa keuangan masih akan gencar menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian. Kata dia, tingkat penyaluran kredit pun kini masih bisa terjaga di level pertumbuhan 11% dan lembaga penyalur pembiayaan di level 13%.

"Nah artinya ruang untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di sekitar 5% di 2023 itu cukup apalagi kemudian kita sudah perkuat dengan kecukupan modal. Pembiayan juga demikian. Jadi ruang untuk itu sudah memadai tinggal sekarang kita manfaatlan betul sektor2 nya," ucap Mahendra. Selengkapnya terdapat pada majalah cetak & elektronik INDONESIA PRINT MEDIA edisi 111, Maret-April 2023.

Info : +62 811 808 282